Situasi keamanan di Papua masih menjadi perhatian serius. Tercatat sebanyak 61 korban selama setahun terakhir akibat aksi brutal yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di berbagai wilayah provinsi paling timur Indonesia tersebut. Data korban selama setahun ini dihimpun oleh Lembaga Studi Perdamaian dan Hak Asasi Manusia Papua (LSP-HAM Papua) dan mencakup periode waktu mulai dari April 2024 hingga April 2025. Jumlah korban yang signifikan ini terdiri dari berbagai kalangan, termasuk aparat keamanan, warga sipil, hingga tokoh masyarakat.
Berdasarkan data yang dirilis oleh LSP-HAM Papua pada Rabu, 16 April 2025, merinci bahwa dari total 61 korban selama setahun terakhir, 34 di antaranya adalah warga sipil yang tidak bersenjata. Mereka menjadi korban akibat berbagai aksi kekerasan seperti penembakan, pembacokan, hingga pembunuhan yang dilakukan oleh KKB di distrik-distrik rawan seperti Distrik Puncak Jaya, Distrik Intan Jaya, dan Distrik Nduga. Selain warga sipil, 19 anggota TNI dan Polri juga dilaporkan gugur atau meninggal dunia akibat kontak senjata dan serangan yang dilancarkan oleh KKB selama periode yang sama. Sementara itu, 8 korban lainnya merupakan tokoh masyarakat dan pekerja proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi sasaran kekerasan kelompok bersenjata tersebut.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Inspektur Jenderal Polisi Mathius Fakhiri, melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas), Komisaris Besar Polisi Ahmad Mustofa Kamal, dalam konferensi pers yang digelar di Markas Polda Papua, Kota Jayapura pada Rabu siang, 16 April 2025 pukul 13.00 WIT, membenarkan adanya catatan mengenai tingginya angka korban akibat aksi KKB selama setahun terakhir. Beliau menyampaikan bahwa pihak kepolisian bersama TNI terus berupaya meningkatkan keamanan dan melakukan penegakan hukum terhadap anggota KKB yang bertanggung jawab atas jatuhnya banyak korban. Berbagai operasi gabungan seperti Operasi Damai Cartenz telah dan akan terus dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban lebih lanjut dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat Papua.
LSP-HAM Papua juga menyoroti bahwa pola kekerasan yang dilakukan KKB semakin beragam dan tidak pandang bulu. Mereka tidak hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga warga sipil yang dianggap menghalangi kepentingan mereka atau bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dan komprehensif dalam menangani permasalahan KKB di Papua, tidak hanya melalui pendekatan keamanan yang terukur, tetapi juga melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat Papua demi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan dan tidak ada lagi korban selama setahun berikutnya.