Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia, mengelola aset triliunan rupiah dan menyerap jutaan tenaga kerja. Oleh karena itu, Tata Kelola BUMN yang baik dan akuntabel menjadi prasyarat mutlak. Dalam struktur organisasi BUMN, Dewan Komisaris memiliki posisi sentral, seringkali menjadi subjek sorotan publik, terutama terkait besaran remunerasi yang mereka terima. Remunerasi tinggi ini, yang sering mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahun, menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara tanggung jawab, kinerja, dan gaji yang diberikan.
Tugas pokok seorang Komisaris BUMN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, adalah melakukan pengawasan atas jalannya kebijakan pengurusan, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan Kepatuhan Perusahaan terhadap anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini bersifat strategis, memastikan bahwa visi perusahaan sejalan dengan kepentingan negara dan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Misalnya, pada rapat Dewan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang diadakan pada 5 November 2025, Komite Audit di bawah Dewan Komisaris meninjau dan menyetujui anggaran belanja modal (capital expenditure) sebesar Rp10 triliun, memastikan alokasi dana tersebut tepat sasaran dan berorientasi pada pengembangan energi hijau.
Besaran gaji Komisaris BUMN diatur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor LXX Tahun 2024, yang menetapkan bahwa besaran honorarium Komisaris Utama adalah 45% dari gaji Direktur Utama, sedangkan honorarium Komisaris lainnya adalah 90% dari honorarium Komisaris Utama. Sebagai contoh spesifik, jika gaji Direktur Utama suatu BUMN strategis mencapai Rp500 juta per bulan, maka Komisaris Utama bisa mendapatkan sekitar Rp225 juta per bulan. Remunerasi ini juga mencakup tunjangan, fasilitas, dan Tantiem (insentif kinerja tahunan). Tingginya angka ini sering kali dijustifikasi dengan argumentasi bahwa pengawasan BUMN berkapitalisasi besar membutuhkan keahlian manajerial dan risiko politik yang tinggi.
Peningkatan transparansi dalam Tata Kelola BUMN telah menjadi tuntutan publik dan regulator. Kementerian BUMN, di bawah arahan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) yang dibentuk pada 1 Agustus 2025, telah menerapkan sistem evaluasi kinerja berbasis KPI yang lebih ketat bagi Dewan Komisaris. KPI ini tidak hanya mengukur kehadiran, tetapi juga keefektifan pengawasan, peningkatan GCG, dan kontribusi terhadap pencapaian target strategis perusahaan, seperti rasio profitabilitas dan kepuasan pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa Tata Kelola BUMN sedang bergerak menuju sistem yang tidak hanya memberikan kompensasi tinggi, tetapi juga menuntut akuntabilitas dan hasil nyata dari setiap anggota Dewan Komisaris.