Pihak kepolisian Daerah Papua terus melakukan penyelidikan intensif terkait insiden pembakaran kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di salah satu kabupaten di Papua. Sebanyak 81 orang warga yang diduga kuat terlibat pembakaran kantor tersebut telah dimintai keterangan oleh tim penyidik. Langkah ini diambil untuk mengungkap dalang dan motif di balik aksi anarkis yang terjadi pada hari Rabu, 7 Mei 2025, malam hari. Insiden pembakaran ini menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan dan sejumlah dokumen penting terkait persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2025.
Menurut keterangan dari Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua, Kombes Pol. Ahmad Mustofa Kamal, S.H., saat memberikan keterangan pers di Jayapura pada Jumat, 9 Mei 2025, pihaknya telah mengamankan sejumlah warga yang diduga memiliki keterkaitan dengan aksi pembakaran kantor KPU tersebut. Proses pemeriksaan terhadap 81 warga ini dilakukan secara maraton untuk mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai kronologi kejadian serta aktor intelektual di baliknya.
“Kami sedang melakukan pendalaman terhadap keterangan dari 81 warga yang kami mintai keterangan. Kami berharap dapat segera mengidentifikasi para pelaku utama dan motif dari aksi pembakaran kantor KPU ini,” ujar Kombes Pol. Ahmad Mustofa Kamal. Beliau juga menambahkan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan anarkis yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses demokrasi di Papua.
Insiden pembakaran kantor KPU ini terjadi di tengah tahapan persiapan Pilkada serentak yang sedang berjalan. Akibatnya, sejumlah tahapan Pilkada di kabupaten tersebut terancam terhambat. Pihak KPU Provinsi Papua telah berkoordinasi dengan KPU Pusat terkait langkah-langkah selanjutnya untuk mengatasi dampak dari pembakaran kantor tersebut. Kerugian akibat insiden ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Pihak kepolisian juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memperkeruh suasana. Mereka juga meminta dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kelancaran proses Pilkada di Papua. Penyelidikan kasus pembakaran kantor KPU ini akan terus dilakukan secara transparan dan hasilnya akan disampaikan kepada publik setelah tuntas.