Keputusan seorang anggota Polri untuk menggunakan senjata api dan menarik pelatuk adalah tindakan paling ekstrem yang diatur dengan sangat ketat. Aturan ini, yang tertuang dalam Peraturan Kapolri, menempatkan perlindungan nyawa manusia sebagai prioritas tertinggi. Senjata api bukanlah alat intimidasi, melainkan upaya terakhir untuk Menghadapi Keadaan yang mengancam keselamatan.
Aturan utama dalam Menghadapi Keadaan kritis adalah prinsip proporsionalitas. Senjata api hanya boleh digunakan untuk melindungi nyawa, baik nyawa petugas itu sendiri maupun nyawa masyarakat umum. Penggunaan kekuatan mematikan harus berbanding lurus dengan ancaman yang dihadapi, menghindari tindakan berlebihan yang melanggar hak asasi manusia.
Ada enam situasi spesifik di mana polisi diizinkan menggunakan senjata api. Salah satunya adalah Menghadapi Keadaan luar biasa, yaitu kondisi di mana tindakan pelaku kejahatan dapat segera menimbulkan luka parah atau kematian. Selain itu, penggunaan senpi diizinkan untuk membela diri atau orang lain dari ancaman kematian atau luka berat.
Kondisi lainnya mencakup upaya mencegah terjadinya kejahatan berat yang mengancam jiwa. Polisi juga diperbolehkan menahan, mencegah, atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa. Semua ini dilakukan hanya ketika langkah-langkah yang lebih lunak dianggap tidak lagi cukup dan efektif.
Prosedur baku sebelum menarik pelatuk wajib dilakukan, kecuali saat Menghadapi Keadaan yang sangat mendesak. Petugas harus mengidentifikasi diri sebagai anggota Polri dan memberikan peringatan lisan yang jelas dan tegas agar sasaran berhenti atau meletakkan senjata. Waktu yang cukup harus diberikan agar peringatan tersebut dipatuhi.
Tembakan peringatan ke udara atau ke tanah wajib diberikan, kecuali jika penundaan waktu dapat menyebabkan kematian atau luka berat. Prinsipnya, tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan dan tidak ada alternatif lain yang masuk akal. Ini memastikan bahwa setiap penggunaan senjata api dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah penggunaan senjata api, setiap anggota Polri harus segera membuat laporan terperinci kepada atasan mengenai alasan dan hasil dari tindakan tersebut. Akuntabilitas ini merupakan bagian integral dari regulasi. Penggunaan senjata api di luar koridor hukum, termasuk saat Menghadapi Keadaan biasa, akan berujung pada sanksi berat, disiplin, hingga pidana.