Provinsi Papua mendapatkan alokasi signifikan dalam upaya menjaga ketahanan pangan melalui saluran beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Sebanyak 23.6 juta kilogram atau 23.600 ton saluran beras CBP telah didistribusikan ke berbagai wilayah di Papua hingga periode Mei 2025. Langkah ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata di seluruh Indonesia, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan logistik seperti Papua.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas), Dr. Arif Prasetyo Adi, dalam keterangan persnya pada Senin, 5 Mei 2025, di Jayapura, menyampaikan bahwa penyaluran saluran beras CBP ke Papua ini dilakukan secara bertahap melalui berbagai jalur distribusi, termasuk jalur darat, laut, dan udara, mengingat kondisi geografis Papua yang beragam. Beliau menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan saluran beras ini tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Penyaluran 23.6 juta kilogram beras CBP ke Papua ini adalah wujud nyata perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan di wilayah timur Indonesia. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Bulog, dan TNI/Polri, untuk memastikan saluran beras ini sampai kepada masyarakat yang berhak,” ujar Dr. Arif Prasetyo Adi. Beliau menambahkan bahwa proses distribusi ini terus dipantau secara ketat untuk mencegah adanya penyelewengan.
Lebih lanjut, Dr. Arif menjelaskan bahwa saluran beras CBP ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat rentan, keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, serta penanganan bencana alam atau kondisi darurat lainnya yang mungkin terjadi di Papua. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan infrastruktur dan sistem logistik di Papua agar penyaluran bantuan pangan di masa depan dapat berjalan lebih efisien dan cepat.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP., M.H., menyambut baik bantuan saluran beras CBP ini. Beliau menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada masyarakat Papua dalam hal ketahanan pangan. Gubernur Lukas berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan membantu menjaga stabilitas harga pangan di wilayahnya.
Data dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua mencatat bahwa penyaluran beras CBP ini telah menjangkau berbagai kabupaten dan kota, termasuk wilayah pegunungan yang sulit diakses. Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan Bapanas dan Bulog untuk memastikan pendistribusian berjalan lancar dan merata. Program saluran beras CBP ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan memperkuat ketahanan pangan nasional secara keseluruhan. Pemerintah berencana untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap program ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat Papua.